Layanan

Program & Layanan

Sistem ini merupakan sistem informasi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi yang berfungsi sebagai pusat layanan pengusulan yang berkaitan dengan:

Pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Penyelenggara Pendidikan Vokasi merupakan pembentukan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi berbentuk Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas oleh Badan Penyelenggara (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba lain). PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah PTS yang menyelenggarakan 1 (satu) atau lebih Program Pendidikan Vokasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

  1. Politeknik, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui:
    1. Program Diploma Satu;
    2. Program Diploma Dua;
    3. Program Diploma Tiga;
    4. Program Diploma Empat atau Program Sarjana Terapan;
    5. Program Magister Terapan;
    6. Program Doktor Terapan; dan/atau
    7. Program Profesi;
      yang terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) program studi pada Program Diploma Tiga dan/atau Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  2. Akademi, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, melalui:
    1. Program Diploma Satu;
    2. Program Diploma Dua;
    3. Program Diploma Tiga; dan/atau
    4. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
      yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Tiga;
  3. Akademi Komunitas, yaitu Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma satu dan/atau program diploma dua di daerah kabupaten/kota yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus, yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) program studi pada Program Diploma Satu atau Program Diploma Dua.

Berdasarkan ketentuan tentang perubahan PTS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, maka Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dapat berupa 6 (enam) macam, yaitu:

  1. Perubahan Nama PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
  2. Perubahan Lokasi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi;
  3. Perubahan Bentuk PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik Menjadi PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;
  4. Pengalihan Pengelolaan PTS penyelenggara Pendidikan Vokasi dari Badan Penyelenggara lainma ke Badan Penyelenggara Baru;
  5. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik menjadi 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang baru;
  6. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi dan/atau Akademik ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Vokasi lain yang telah ada (Bukan PTS baru).

Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Pembukaan program studi vokasi pada perguruan tinggi di kampus utama perguruan tinggi dibedakan sebagai berikut:

  1. Pembukaan program studi vokasi bersamaan dengan pendirian PT penyelenggara pendidikan vokasi;
  2. Pembukaan program studi vokasi dalam rangka penambahan program studi vokasi pada perguruan tinggi yang telah berdiri.

Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program studi vokasi selain dibuka pada PT penyelenggara pendidikan vokasi melainkan juga dapat dibuka pada PT penyelenggara pendidikan akademik. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Pembukaan program studi vokasi pada PT penyelenggara pendidikan vokasi atau PT penyelenggara pendidikan akademik yang telah berdiri, diusulkan oleh pemimpin PT tersebut kepada Mendikbudristek dengan mengajukan usul pembukaan program studi vokasi yang memuat pemenuhan persyaratan minimum akreditasi. Sementara itu kampus utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.

Penambahan program studi vokasi, khusus pada PT penyelenggara pendidikan akademik, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permendikbud No. 7 Tahun 2020 hanya diizinkan sampai dengan batas maksimum jumlah program studi vokasi sebagai berikut:

Nomenklatur Program Studi Baru Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 32 tahun 2021, tentang Penamaan Program Studi Pada Pergruan Tinggi, dijelaskan bahwa:

  1. Penamaan Program Studi merupakan proses pemberian nama Program Studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan.
  2. Penamaan Program Studi sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah diakui oleh masyarakat ilmiah yang relevan dan asosiasi atau organisasi profesi yang kredibel.
  3. Penamaan Program Studi dilakukan melalui tahapan: (i) pengajuan usul; (ii) pengkajian usulan; dan (iii) penetapan.
  4. Pengajuan usul penamaan Program Studi, dilakukan untuk penambahan nama Program Studi; dan/atau perubahan nama Program Studi.
  5. Penambahan nama Program Studi tersebut menggunakan nama yang mengikuti: kebutuhan dunia kerja; dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  6. Perubahan nama Program Studi dilakukan dalam rangka penyesuaian nama dengan capaian pembelajaran lulusan Program Studi.

Seluruh proses usulan pendirian dan perubahan perguruan tinggi serta usulan penyelenggaraan program studi tidak dikenakan biaya apapun.

Panduan

Persyaratan, Prosedur, dan Instrumen Prodi

  1. Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Vokasi (Download)
  2. Persyaratan dan Prosedur Perubahan PTS Vokasi (Download)
  3. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Diploma Dua (Termasuk Diploma Dua Jalur Cepat) (Download)
  4. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada PTS Vokasi (Download)
  5. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi pada PTN Vokasi (Download)
  6. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Bidang Kesehatan pada Perguruan Tinggi (Download)
  7. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi PSDKU Vokasi (Download)
  8. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Diploma Dua Pada PT Vokasi (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  9. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Diploma Tiga Pada PTS (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  10. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Diploma Tiga Pada PTN (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  11. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Diploma Tiga dalam rangka Pendirian PTS (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  12. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan (Bidang Kesehatan) (Download)
  13. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi PSDKU Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan pada PTN (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  14. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi PSDKU Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan pada PTS (Non Bidang Kesehatan)(Download)
  15. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi PSDKU Program Magister Terapan pada PTN (Non Bidang Kesehatan)(Download)
  16. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi PSDKU Program Magister Terapan pada PTS (Non Bidang Kesehatan)(Download)
  17. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Sarjana Terapan Pada PTS (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  18. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Sarjana Terapan Pada PTN (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  19. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Sarjana Terapan dalam rangka Pendirian PTS (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  20. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Magister Terapan pada PTS (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  21. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Magister Terapan pada PTN (Non Bidang Kesehatan) (Download)
  22. Instrumen Pembukaan Prodi Program Studi Program Doktor Terapan (Non Bidang Kesehatan) (Download)

  1. Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Akademik (Download)
  2. Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh Akademik (Download)
  3. Persyaratan dan Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Luar Negeri Kampus Cabang (Download)
  4. Persyaratan dan Prosedur Perubahan PTS Akademik (Download)
  5. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada PTS (Download)
  6. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik pada PTN (Download)
  7. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Akademik Melalui Kerja Sama (Download)
  8. Persyaratan dan Prosedur Perubahan dan Penambahan Nama Program Studi Akademik (Nomenklatur) (Download)
  9. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan PSDKU Akademik (Download)
  10. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi PJJ Akademik (Download)
  11. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana dalam rangka Pendirian PTS (Download)
  12. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana dalam rangka Perubahan Bentuk PTS (Download)
  13. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana dalam rangka Penggabungan PTS (Download)
  14. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana dalam rangka Penyatuan PTS (Download)
  15. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana pada PTS (Download)
  16. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana pada PTN (Download)
  17. Instrumen Pembukaan Prodi Program Magister pada PTS (Download)
  18. Instrumen Pembukaan Prodi Program Magister pada PTN (Download)
  19. Instrumen Pembukaan Prodi Program Doktor (non bidang kesehatan)(Download)
  20. Instrumen Pembukaan Prodi Program Doktor Bidang Kesehatan (Download)
  21. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana Bidang Kesehatan pada PT (Download)
  22. Instrumen Pembukaan Prodi Program Sarjana Bidang Kesehatan dalam rangka Pendirian PTS (Download)
  23. Instrumen Pembukaan Prodi Program Magister Bidang Kesehatan pada PT (Download)
  24. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Program Sarjana (Download)
  25. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Program Sarjana dalam rangka Pendirian PTS PJJ (Download)
  26. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Program Magister (Download)
  27. Instrumen Pembukaan Prodi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Program Sarjana (Download)
  28. Instrumen Pembukaan Prodi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Program Magister (Download)

  1. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Prodi Program Profesi Insinyur (Download)
  2. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Profesi Bidang Kesehatan (Download)
  3. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Profesi Arsitek (Download)
  4. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (Download)
  5. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Kedokteran Layanan Primer (Download)
  6. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Profesi PPG (Download)
  7. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Download)
  8. Instrumen Penambahan Bidang Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) (Download)
  9. Instrumen Pembukaan Prodi Program Profesi Arsitek(Download)
  10. Instrumen Pembukaan Prodi Program Profesi Insinyur (Download)
  11. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Apoteker (Download)
  12. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Bidan (Download)
  13. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Dietisien (Gizi) (Download)
  14. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Fisioterapis (Download)
  15. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Ners (Download)
  16. Instrumen Pembukaan Prodi Pendidikan Profesi Dokter Hewan (Download)
  17. Instrumen Pembukaan Prodi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Revised) (Download)
  18. Instrumen Pembukaan Prodi Spesialis Kedokteran (Download)
  19. Instrumen Pembukaan Prodi Spesialis Keperawatan (Download)
  20. Instrumen Pembukaan Prodi Subspesialis Kedokteran (Download)

  1. Overview Program Diploma Dua dan Diploma Dua (Jalur Cepat) Bekerjasama dengan SMK Tahun 2021 (Download)
  2. Kriteria Kurikulum (Download)
  3. Kriteria Pendidik (Download)
  4. Kriteria UPPS dan RPL (Download)
  5. Usul Program Diploma Dua dan Jalur Cepat Melalui Silemkerma (Download)

  1. Materi Peluncuran Program Doktor Terapan (Download)

Peraturan

Peraturan dan Perundang-undangan


UNDANG-UNDANG
  1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan (Download)
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Download)
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Download)
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran (Download)
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Download)
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Download)
  7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Download)
  8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Download)
  9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Download)

PERATURAN PEMERINTAH
  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain Dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Download)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Download)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Download)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Download)

PERATURAN PRESIDEN
  1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Download)

PERATURAN MENTERI
  1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur (Download)
  2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan. Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Download)
  3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Download)
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Download)
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Download)
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Download)
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Download)
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Download)
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri Dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Download)
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi (Download)
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Download)
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi. (Download)
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Download)
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (Download)
  15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Download)

KEPUTUSAN DIRJEN
  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 Tanggal 29 November 2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi (Download)

SURAT EDARAN
  1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1436/D/T/2010 Tanggal 24 Nopember 2010 perihal Penyelenggaraan Program Studi Kesehatan Masyarakat (S1) (Download)
  2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1643/E/T/2011 Tanggal 18 Oktober 2011 perihal Program-Program Studi Bidang Kesehatan (Download)
  3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2030/E/T/2011 Tanggal 23 Desember 2011 perihal Penghentian Proses Penguajuan Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi (S1) (Download)
  4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1061/E/T/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 perihal Penghentian sementara (moratorium) pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, serta pembukaan program studi baru. (Download)
  5. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 Tanggal 29 Juli 2013 perihal Penghentian Sementara (Moratorium) Perubahan Bentuk PTS Menjadi PTN (Download)
  6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 420/E.E2/KL/2014 Tanggal 14 Mei 2014 Perihal Larangan Alih Kelola (Download)

Pengumuman

Sistem Informasi Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi